Gubernur Abaikan Ratusan Guru: Kekecewaan Mengemuka di Pemprov Banten
HDR News Tv, Banten – Ratusan guru dari berbagai jenjang pendidikan di Provinsi Banten merasa kecewa dan kecewa berat karena pejabat Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten tidak hadir saat mereka mendatangi Sekretariat Daerah (Setda) pada Kamis (10/04/2025). Kedatangan para guru itu sebelumnya diundang langsung oleh Gubernur Banten, Andra Soni, usai aksi unjuk rasa yang digelar mereka bersama elemen mahasiswa dan masyarakat, pada 3 Juli 2025 lalu.
Perwakilan guru, Martin Al Kosim, mengungkapkan bahwa mereka datang ke Setda atas undangan lisan dari Gubernur. Namun, ketika mereka konfirmasi ke pegawai di Setda, tidak ada satupun pejabat yang menemui mereka, karena seluruh pejabat tengah berada di Jakarta. “Gubernur sudah menjanjikan akan bertemu hari ini, tapi kenyataannya tidak ada pejabat yang hadir,” kata Martin dengan kecewa.
Para guru yang membawa kajian terkait Tunjangan Tambah (Tuta) dan Tunjangan Kinerja (Tukin) berharap bisa berdiskusi langsung dengan pejabat terkait demi mendapatkan kejelasan. Mereka menegaskan bahwa Tuta selama enam bulan belum dibayar dan tiba-tiba dihapuskan, sementara Tukin mereka dinilai tidak adil dan jauh berbeda dengan pegawai struktural.
Tajri, salah satu guru dan perwakilan lainnya, menyatakan bahwa mereka akan menunggu hingga sore, bahkan berencana menginap di lokasi jika belum ditemui Sekda. Ia mengancam akan kembali melakukan aksi lebih besar bila janji tidak ditepati.
Ia juga menuturkan bahwa perjuangan mereka didasari keprihatinan terhadap kondisi yang semakin tidak adil, serta berharap gubernur mengembalikan hak Tuta dan meningkatkan Tukin agar lebih seimbang dan adil. “Kami ingin Tuta kembali dibayar, dan Tukin dinaikkan sesuai dengan beban kerja,” ujarnya.
Sebelumnya, aksi solidaritas ini merupakan kelanjutan dari aksi damai yang berlangsung di Pendopo Gubernur Banten dan dikawal oleh Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) Banten. Isu utama yang diangkat meliputi ketidakjelasan terkait Tuta, sistem penerimaan murid baru yang tidak transparan, nasib calon pengawas (Cawas), serta persoalan Tukin yang dinilai tidak adil.
Para guru menegaskan bahwa mereka akan terus memperjuangkan hak-hak mereka dan menuntut perhatian serius dari Gubernur Banten agar isu-isu ini segera diselesaikan. Jika tidak, mereka siap memperbesar aksi dan menuntut respons yang nyata dari pejabat Pemprov Banten.
Reporter : Aang Ubay
